Prabowo Siap Tanggung Jawab Utang Whoosh: Sinyal Politik atau Komitmen Ekonomi?
Presiden Prabowo Subianto menegaskan siap bertanggung jawab atas utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh). Pernyataan ini dinilai sebagai sinyal politik untuk menjaga stabilitas publik dan kredibilitas fiskal pemerintah di mata investor, bukan janji beban langsung ke APBN.
“Saya Tanggung Jawab Whoosh” — Pesan Kepemimpinan dan Kepercayaan Publik
Jakarta, 5 November 2025 — Presiden Prabowo Subianto menegaskan kesiapannya untuk bertanggung jawab penuh atas seluruh utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh, proyek transportasi modern yang telah menjadi simbol ambisi infrastruktur Indonesia.
Dalam kunjungannya ke Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, Selasa (4/11), Prabowo menyampaikan pesan tegas yang menyiratkan keyakinan bahwa proyek tersebut tidak akan menimbulkan beban berat bagi keuangan negara.
“Enggak usah khawatir, apa itu ribut-ribut Whoosh? Saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya! Indonesia bukan negara sembarangan, kita hitung enggak masalah itu,” ujar Prabowo.
Dalam pernyataannya, Prabowo menekankan bahwa Whoosh merupakan sarana transportasi publik yang harus dinilai dari manfaat sosialnya, bukan dari perhitungan untung-rugi semata. Ia menegaskan, proyek tersebut adalah bentuk nyata dari kehadiran negara dalam melayani rakyatnya.
“PT KAI tidak usah khawatir. Rakyat, kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat, teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama, dan di ujungnya tanggung jawab Presiden RI. Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh,” tegasnya.
Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan bahwa seluruh pembiayaan publik berasal dari uang rakyat, baik dari pajak maupun kekayaan negara. Karena itu, menurutnya, pemerintah wajib memastikan tidak ada kebocoran atau korupsi dalam pengelolaannya.
“Uang itu dari rakyat, dari pajak, dari kekayaan negara. Kita harus hentikan penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat enggak boleh dicuri, karena harus dikembalikan untuk pelayanan publik,” katanya.
Prabowo juga menegaskan bahwa isu Whoosh tidak boleh dipolitisasi, sebab langkah pemerintah fokus pada tanggung jawab dan keberlanjutan proyek nasional strategis.
Respons Ekonom: Antara Sinyal Politik dan Kredibilitas Fiskal
Pernyataan Prabowo mendapat perhatian luas dari kalangan ekonom dan analis kebijakan. M. Rizal Taufikurahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, menilai bahwa ucapan Prabowo merupakan sinyal politik yang dirancang untuk menjaga stabilitas persepsi publik dan pasar.
Menurut Rizal, pesan tersebut penting untuk menegaskan kredibilitas fiskal pemerintah di mata investor. Namun, dari sudut pandang teknokratis, pernyataan itu bukanlah komitmen fiskal langsung, melainkan isyarat bahwa pemerintah tidak akan membiarkan proyek strategis nasional menjadi simbol kegagalan BUMN.
“Prabowo sedang mengirimkan pesan ke pasar bahwa pemerintah akan mengelola risiko utang Whoosh secara terkendali. Namun, tidak berarti pemerintah akan langsung menanggung utang tersebut lewat APBN,” ujar Rizal.
Ia mengingatkan bahwa jika pemerintah terlalu cepat menjamin atau melunasi utang proyek, hal itu dapat menciptakan moral hazard, di mana badan usaha menjadi bergantung pada jaminan negara.
“Persepsi bahwa negara menjamin segalanya bisa menimbulkan moral hazard. Tapi jika pemerintah diam, risiko reputasi justru meningkat,” jelasnya.
Risiko Fiskal dan Dampak terhadap APBN
Menurut Rizal, pembayaran cicilan utang Whoosh dengan APBN hanya dapat dibenarkan jika tujuannya adalah damage containment — yakni untuk menahan kerusakan jangka pendek seperti menghindari default atau menjaga sovereign rating Indonesia.
Namun, opsi tersebut tetap memiliki konsekuensi besar terhadap keberlanjutan fiskal. Jika beban utang proyek dibayar menggunakan anggaran negara tanpa reformulasi model bisnis yang jelas, hal itu akan menyerap ruang fiskal publik, menaikkan rasio utang terhadap PDB, dan melemahkan disiplin fiskal pemerintah.
“Tanpa pembenahan model bisnis, pembayaran lewat APBN hanya akan memindahkan risiko privat ke publik — bentuk klasik dari fiscal capture yang merusak akuntabilitas BUMN,” kata Rizal.
Ia menekankan bahwa bila APBN digunakan, maka harus ada batas waktu, mekanisme kompensasi yang jelas, dan audit kelayakan ulang proyek sebelum keputusan diambil.
Pandangan Core Indonesia: Komitmen Moral dan Sinyal Kepercayaan
Sementara itu, Yusuf Rendy Manilet, ekonom dari Core Indonesia, menilai pernyataan Prabowo sebagai komitmen moral dan politik untuk menenangkan publik. Pesan ini, menurutnya, lebih kepada jaminan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan proyek besar gagal bayar atau terbengkalai.
“Ini bukan berarti APBN langsung digunakan, tapi pesan bahwa pemerintah siap mengambil tanggung jawab agar persoalan Whoosh tidak menimbulkan gejolak politik dan ekonomi,” jelas Yusuf.
Yusuf menambahkan bahwa peran koordinatif pemerintah pusat kini menjadi krusial, terutama dalam restrukturisasi utang, perbaikan manajemen proyek, serta dukungan fiskal terbatas bila memang diperlukan.
Antara Tanggung Jawab Negara dan Disiplin Fiskal
Pernyataan Prabowo menunjukkan keseimbangan antara komitmen negara terhadap proyek strategis dan kehati-hatian fiskal yang diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Di satu sisi, pemerintah ingin menunjukkan bahwa negara hadir dan tidak lepas tangan terhadap proyek vital. Namun di sisi lain, langkah konkret untuk menanggung beban utang sepenuhnya harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal dan transparansi pengelolaan proyek.
Bila ditangani secara hati-hati, sinyal kepemimpinan Prabowo dapat memulihkan kepercayaan publik dan menenangkan pasar, sekaligus memastikan proyek Whoosh menjadi aset strategis jangka panjang bagi mobilitas nasional, bukan sekadar simbol infrastruktur berbiaya tinggi.
Pernyataan tegas Presiden Prabowo Subianto tentang kesiapannya menanggung utang proyek Whoosh merupakan sinyal politik yang kuat sekaligus pernyataan tanggung jawab moral seorang kepala negara.
Meskipun belum ada indikasi penggunaan langsung APBN, pesan tersebut mempertegas bahwa pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan proyek strategis nasional dan kredibilitas fiskal Indonesia.
Ke depan, keberhasilan pengelolaan utang Whoosh akan menjadi ujian penting bagi pemerintahan Prabowo: apakah negara mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan ambisius dan disiplin fiskal, sekaligus memastikan setiap rupiah uang rakyat kembali untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri.
One thought on “Prabowo Siap Tanggung Jawab Utang Whoosh: Sinyal Politik atau Komitmen Ekonomi?”