Kasus Korupsi Pajak Jadi Momentum Purbaya Bersihkan DJP: 4 Jurus Ampuh Reformasi
Kasus dugaan suap pajak membuka peluang Purbaya Yudhi Sadewa membersihkan DJP. Empat langkah reformasi termasuk audit, digitalisasi, rotasi jabatan, dan penguatan pelaporan.
Kasus Dugaan Suap Pajak Menjadi Sorotan Publik
Sejumlah rumah pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan digeledah Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dugaan korupsi pajak periode 2016–2020. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengungkap bahwa beberapa pegawai DJP diduga bersekongkol dengan wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajak.
“Pegawai menerima kompensasi untuk memperkecil pajak melalui kesepakatan dengan wajib pajak atau perusahaan. Ini termasuk tindakan suap,” ujarnya, dikutip Selasa (18/11).
Saat ini, kasus tersebut telah dinaikkan ke tahap penyidikan. Penyidik tengah mengumpulkan barang bukti untuk memperkuat dugaan pidana yang menjerat pegawai DJP terkait.
DJP Menunggu Keterangan Resmi Kejagung
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, menegaskan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan. “Kami masih menunggu keterangan resmi dari instansi terkait. Perkembangan akan disampaikan apabila informasi resmi tersedia,” kata Rosmauli dalam keterangan pers.
Kasus ini memunculkan pertanyaan publik: apakah Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, akan memanfaatkan momentum ini untuk membersihkan DJP secara menyeluruh?
Momentum Reformasi DJP Dinilai Tepat oleh Pakar
Kasus Ini Menjadi Alarm Integritas
Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai kasus ini sebagai momen yang tepat bagi Purbaya untuk menata ulang DJP. Menurutnya, permasalahan integritas bukan kasus individual, melainkan fenomena berulang yang membutuhkan langkah sistematis.
“Momentum publik tengah fokus pada DJP adalah kesempatan terbaik untuk memulai reformasi,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com. Ia menekankan bahwa pembenahan tidak boleh bersifat kosmetik atau sekadar pergantian pejabat.
Empat Jurus Ampuh Reformasi DJP
Rendy merinci empat langkah strategis yang perlu dilakukan Purbaya untuk memperkuat integritas:
1. Audit Menyeluruh
Melakukan audit di seluruh area rawan penyimpangan, baik melalui audit internal maupun audit independen, untuk menemukan celah praktik ilegal.
2. Perkuat Sistem dan Kurangi Diskresi Pegawai
Digitalisasi proses, otomatisasi keputusan, dan pemantauan berbasis data dapat membantu mendeteksi anomali sejak awal serta mengurangi peluang korupsi.
3. Rotasi Pejabat Strategis
Mengatur rotasi jabatan secara ketat untuk mencegah hubungan jangka panjang yang dapat dimanfaatkan untuk praktik tidak sehat.
4. Mekanisme Pelaporan Aman
Menciptakan kanal pelaporan internal yang benar-benar aman agar pegawai berani melaporkan kejanggalan, disertai sanksi tegas dan transparan bagi pelaku pelanggaran.
Langkah Tambahan yang Dianjurkan Pakar Ekonomi
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita, menekankan beberapa strategi tambahan:
1. Proses Hukum Independen dan Transparan
Langkah pertama adalah memastikan penyidikan berjalan tanpa intervensi dan publik memperoleh informasi yang jelas, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap DJP.
2. Internal ‘Clean-Up’ Terstruktur
DJP harus melakukan audit integritas dan review proses pelayanan serta pengawasan, bukan hanya mencari oknum, tapi memperbaiki sistem yang memungkinkan praktik korupsi.
3. Penguatan Sistem Pengendalian Internal Berbasis Data
Teknologi harus dimanfaatkan untuk mendeteksi pola anomali dalam pemeriksaan, restitusi, maupun penetapan pajak secara real-time.
4. Penataan Rotasi Jabatan dan Fit & Proper Test
Rotasi dan seleksi berbasis integritas perlu diperketat untuk memastikan posisi sensitif hanya ditempati pegawai dengan rekam jejak bersih.
Komunikasi Publik DJP Harus Proaktif
Ronny menekankan pentingnya komunikasi publik. Masyarakat harus diyakinkan bahwa DJP menjalankan langkah korektif serius, bukan sekadar reaktif menghadapi kasus baru.
“Jika langkah-langkah itu diterapkan konsisten, momentum ini bisa menjadi titik balik memperkuat integritas DJP,” ujarnya.
Kasus dugaan suap pajak bukan hanya masalah individu, melainkan indikasi adanya sistem yang perlu direformasi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memiliki kesempatan untuk memimpin transformasi DJP melalui langkah-langkah audit menyeluruh, digitalisasi proses, rotasi jabatan strategis, penguatan pengendalian internal, dan mekanisme pelaporan yang aman. Momentum ini, bila dimanfaatkan dengan konsisten, dapat menjadi awal era baru integritas dan profesionalisme di DJP.