Zulhas Tegaskan Rapat Harian untuk Awasi Program Makan Bergizi Gratis
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya rapat harian untuk mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Program ini diharapkan mampu memperkuat gizi anak bangsa serta ketahanan pangan nasional.
Zulhas Instruksikan Rapat Harian, Pastikan Program MBG Berjalan Tanpa Celah
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menginstruksikan agar tim pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggelar rapat setiap hari di kantor Kemenko Pangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh aspek program berjalan lancar dan diawasi ketat.
“Namanya pelaksana harian, berarti setiap hari harus ada rapat di sini. Skala program ini besar, 82,9 juta penerima manfaat. Jadi, dampaknya juga luar biasa besar, begitu pula tantangannya,” ujar Zulhas dalam konferensi pers usai rapat perdana Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG di Jakarta, Selasa (4/11).
Rapat perdana ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 Tahun 2025 tentang pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG, yang akan mengawal pelaksanaan program secara nasional.
Tim tersebut dipimpin langsung oleh Zulhas sebagai ketua, dengan dukungan dua wakil ketua: Menko PMK Pratikno dan Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar.
Skala Besar, Pengawasan Ketat
Zulhas menekankan bahwa karena cakupan penerima manfaat sangat besar—mencapai puluhan juta anak di berbagai wilayah—pengawasan harus dilakukan secara disiplin dan sistematis. Program MBG bukan hanya sekadar proyek sosial, tetapi investasi jangka panjang untuk kesehatan dan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Kita bicara masa depan anak-anak bangsa, bukan sekadar angka penerima. Maka, setiap risiko harus diantisipasi sedini mungkin,” jelas Zulhas.
Ia menegaskan, pelaksanaan program akan dikawal oleh tim pelaksana harian yang dipimpin oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Investigasi dan Komunikasi, Nanik S. Deyang. Tim ini beranggotakan pejabat dari berbagai kementerian dan lembaga yang terlibat langsung dalam operasional program.
Selain memantau pelaksanaan di lapangan, tim tersebut juga tengah menyiapkan rancangan tata kelola program MBG dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) untuk memperkuat dasar hukum dan koordinasi antarinstansi.
Perpres untuk Tata Kelola dan Akuntabilitas
Melalui Perpres ini, pemerintah ingin membangun sistem tata kelola yang tertib, transparan, dan akuntabel, mulai dari pusat hingga ke daerah. Nantinya akan ada penanggung jawab di setiap level—kabupaten, provinsi, hingga pelaksana lapangan—yang memiliki wewenang dan tanggung jawab masing-masing.
“Perpres ini memastikan semuanya berjalan tertib. Di kabupaten ada penanggung jawabnya, di provinsi ada juga, lengkap dengan penyelenggara dan pengawasnya,” kata Zulhas.
Untuk memperkuat transparansi, pemerintah juga menyiapkan dashboard digital sebagai alat pemantauan data penerima manfaat dan pelaporan kegiatan secara real-time. Dengan sistem ini, setiap distribusi bantuan dapat dilacak, mengurangi potensi penyimpangan dan memastikan prinsip good governance diterapkan.
Menariknya, kelompok disabilitas juga akan mendapatkan perhatian khusus dalam tata kelola ini, memastikan bahwa program MBG benar-benar inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Reformasi Struktur Badan Gizi Nasional
Sejalan dengan itu, pemerintah tengah menyempurnakan revisi Perpres tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Badan Gizi Nasional (BGN). Reformulasi ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas BGN tanpa perlu menambah beban keuangan negara.
Zulhas menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menambah rekrutmen baru maupun menyewa kantor tambahan. Pengelolaan akan dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang sudah ada melalui koordinasi lintas instansi.
“Tidak ada sewa tempat baru atau rekrutan baru. Tim koordinasi yang ada akan dioptimalkan untuk mengelola program MBG hingga ke tingkat provinsi dan kabupaten,” ungkapnya.
Pendekatan ini diharapkan mampu menjaga efisiensi anggaran sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program di seluruh wilayah Indonesia.
Membangun Generasi Sehat dan Mandiri
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya dirancang untuk menanggulangi masalah gizi, tetapi juga menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam pemberdayaan sektor pangan lokal. Melalui program ini, pemerintah berharap bisa mendorong partisipasi petani, pelaku UMKM pangan, dan industri lokal, sehingga manfaat ekonomi juga dirasakan secara luas.
“Ini bukan sekadar makan gratis, tapi upaya nyata membangun generasi sehat, kuat, dan cerdas. Jika anak-anak kita sehat, bangsa ini pasti tangguh,” tegas Zulhas.
Dengan sistem pengawasan yang terintegrasi, tata kelola yang kuat, serta koordinasi lintas lembaga yang solid, program MBG diharapkan menjadi model keberhasilan nasional dalam upaya memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
One thought on “Zulhas Tegaskan Rapat Harian untuk Awasi Program Makan Bergizi Gratis”